| Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno - Istimewa |
dcsnews.id - Memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) membuat Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengambil langkah cepat. Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno (BBS), menginstruksikan seluruh kepala desa (Kades), puskesmas, dan puskesmas pembantu (Pustu) untuk membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga yang terdampak kabut asap.
"Untuk pemeriksaan kesehatan, kami sudah meminta para kades dan fasilitas kesehatan untuk proaktif melakukan langkah pemeriksaan bagi warga yang sakit atau terdampak asap karhutla," ujar Bambang, Selasa (22/9/2026).
Penanganan karhutla di Muaro Jambi saat ini tidak hanya difokuskan pada pemadaman titik api, tetapi juga perlindungan kesehatan masyarakat. Sebagai langkah konkret, Pemkab Muaro Jambi telah mendistribusikan sekitar 20 ribu masker kepada warga, dengan fokus utama para pelajar di sekolah-sekolah.
Dari total tersebut, 15 ribu masker bersumber dari APBD Muaro Jambi, sementara 5.000 sisanya merupakan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain masker, BNPB juga memberikan bantuan peralatan pemadam api untuk mendukung operasional Satgas Karhutla di jalur darat.
Guna memastikan penanganan berjalan optimal, Bambang juga turun langsung ke lapangan bersama Satgas Karhutla. "Kita harus melihat secara konkret lahan mana yang terbakar dan bagaimana penanganannya. Ini bagian dari upaya memastikan karhutla di Muaro Jambi bisa dikendalikan," jelasnya.
Sanksi Tegas dan Sistem Pengawasan Baru
Sebagai upaya pencegahan jangka panjang dan memberikan efek jera, Pemkab Muaro Jambi telah menerbitkan surat edaran yang melarang pembukaan lahan baru selama dua tahun pada area yang sebelumnya terbukti terbakar. Bambang menilai sanksi administratif ini akan berdampak signifikan pada pendapatan pemilik lahan, di samping adanya proses penegakan hukum dari aparat.
Pengawasan terhadap sektor korporasi juga diperketat. Pemkab Muaro Jambi kini menerapkan sistem pemetaan (clustering) perusahaan di setiap kecamatan. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah deteksi dini dan menekan potensi kebakaran di area konsesi perusahaan.
"Penanganannya harus bersama-sama, dari pemerintah, masyarakat, sampai perusahaan. Jangan menunggu api membesar baru kita bergerak, pencegahan dan pengawasan harus dilakukan sejak dini," tegas Bambang.